ironi desaku
September 21, 2012

Melihat kondisi kabupaten enrekang saat ini yang sedang larut dalam euforia menjelang Pilkada,,guna mencari seorang sosok pemimpin yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,,melalui program kerja serta visi misi yang berbasis pembangunan pro rakyat dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dikabupaten yang kaya dengan sumber daya alam ini, sehingga menempatkan kabupaten enrekang bisa sejajar dengan kabupaten lainnya yang ada disul-sel, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang ada di desa-desa,,apalah daya seorang kepala desa yang masih sangat bergantung dari dana-dana bantuan untuk membangun desanya, apakah itu dari APBD ataupun sumber pendanaan lainnya jika tidak diiringi dengan perencanaan yang didukung oleh jajaran yang ada diatasnya, dalam menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan skala prioritas dari masyarakat.

Yang jadi pertanyaan, apakah pihak Teknokrat (SKPD) dan politis (DPRD) bisa bersinergi dengan perencanaan pembangunan desa yang lahir dari Musrembang desa bisa difasilitasi ataupun diakomodir tanpa ada intervensi kepentingan didalamnya,,?? dimana perencanaan itu lahir dari kebutuhan masyarakat yang notabene merupakan skala prioritas dari desa dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat .

Sudah menjadi rahasia umum jika salah satu faktor terhambatnya pembangunan di desa karena pola perencanaan pembangunan yang tidak pro rakyat,,fakta bahwa setiap pembangunan yang ada sebagian besar tidak tepat sasaran,,ini diakibatkan karena kepentingan teknokrat dan politis yang menenggelamkan kebutuhan masyarakat yang telah disusun berdasarkan skala prioritas melalui musrembang desa,,sebagai contoh : perencanaan pembangunan yang lahir di musrembang tk desa,ataupun kecamatan,akan gugur dengan sendirinya ataupun hilang tanpa jejak tanpa alasan yang jelas di musrembang kabupaten,,kemudian yang muncul adalah usulan-usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan elit dari dua raksasa SKPD dan DPRD beserta kroni-kroninya yang sarat dengan kepentingan.

Memang sebuah ironi,,semoga kedepan pola pembangunan di daerah ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh masyarakat,,pembangunan partisipatif yang pro rakyat,,bukan pembangunan yang sarat dengan kepentingan,,tapi ini akan sulit jika ke dua kekuatan besar ini (SKPD dan DPRD) tidak sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat yang dititipkan amanah untuk membawa masyarakat menuju kesejahteran…

Meski demikian harapan itu masih tetap ada,,mudah-mudahan masih ada segelintir elite yang mempunyai empati serta niat yang baik untuk memperbaiki ini semua..sehingga menjadikan daerah ini lebih maju dan sejahtera.. Amin..